LiputanKasus | LUBUKLINGGAU — Polemik pembayaran advertorial atau berita berbayar di Sekretariat DPRD (Sekwan) Kota Lubuklinggau kembali memanas dan menjadi sorotan publik. Hingga tahun ini, sistem pembayaran dinilai tidak jelas, tidak transparan, dan terkesan dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian.
Riski, aktivis muda Kota Lubuklinggau, angkat bicara dengan nada keras. Ia mengecam kinerja Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang dianggap tidak profesional dalam menjalankan proses pembayaran advertorial kepada awak media.
Menurutnya, praktik yang terjadi di lapangan jauh dari prinsip keadilan. Bahkan, ia menilai ada indikasi kuat pembayaran dilakukan secara tebang pilih dan tidak merata.
“Ini jelas tidak adil. Banyak media yang sudah bekerja sama justru tidak mendapatkan haknya secara layak. Sementara ada pihak tertentu yang diduga justru diuntungkan,” tegas Riski.
Ia juga menyinggung pernyataan Wali Kota Lubuklinggau, H. Rachmat Hidayat, yang sebelumnya menegaskan bahwa kerja sama media melalui Sekwan dan Kominfo harus dilakukan secara adil dan tidak tebang pilih.
“Yang disampaikan wali kota sangat jelas, tidak boleh ada diskriminasi. Tapi faktanya di lapangan, justru terjadi sebaliknya. Pola lama kembali terulang seperti tahun-tahun sebelumnya,” ungkapnya.
Lebih jauh, Riski mengungkap adanya dugaan praktik “lobi-lobi” oleh oknum tertentu kepada PPTK dalam proses pencairan anggaran advertorial. Hal ini diduga menjadi penyebab utama terjadinya ketimpangan pembayaran.
“Pembayaran ini diduga menumpuk hanya pada oknum tertentu. Ini bukan lagi sekadar kelalaian, tapi sudah mengarah pada dugaan permainan anggaran,” katanya.
Atas kondisi tersebut, ia bersama aktivis muda lainnya mendesak aparat penegak hukum untuk segera turun tangan. Mereka meminta Unit Tipidkor Polres lubuklinggau dan Kejaksaan Negeri Lubuklinggau untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap oknum yang terlibat dalam pembayaran advertorial tahun anggaran 2026.
“Jangan sampai masalah ini terus mangkrak. Kami mendesak aparat untuk bertindak tegas dan transparan,” ujarnya.
Riski juga menegaskan, jika tidak ada langkah konkret dari pihak berwenang, pihaknya siap turun ke jalan.
“Kalau tidak ada kejelasan, kami akan bergerak. Aksi demonstrasi akan kami lakukan di Kantor DPRD Lubuklinggau dan di depan Kejari Lubuklinggau,” tegasnya.
Polemik ini menjadi ujian serius bagi komitmen transparansi dan keadilan dalam pengelolaan anggaran publik di Kota Lubuklinggau. Masyarakat kini menanti keberanian aparat dalam mengusut dugaan praktik tidak adil yang dinilai telah merugikan banyak pihak.(*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar